Presiden dan Wakil Presiden Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM) Syukri Maulidul Adha dan Zidni Ilmansyah menyampaikan laporan pertanggungjawaban sekaligus pidato kebijakan kepengurusan Kabinet Produktif Inspiratif masa bakti 2026-2027 dalam agenda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Terbuka. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan arah kebijakan, pelaksanaan program, serta berbagai capaian selama satu periode kepengurusan. Kabinet ini terdiri atas 20 kementerian dengan 141 pengurus, didukung 102 staf ahli, dan mengoordinasikan 894 santri.
Dalam bidang kebijakan organisasi, Presiden OPPM memaparkan delapan kebijakan strategis yang menjadi perhatian kabinet. Kebijakan tersebut meliputi pembentukan Kementerian Teknologi dan Digital, kewajiban laundry untuk menjaga kebersihan pakaian, pengawasan transaksi Koperasi Pelajar melalui kartu pembayaran, serta program kunjungan perpustakaan melalui gerakan One Day One Room. Selain itu, ditetapkan standardisasi olahraga sore pukul 15.30-16.30, pemilahan sampah plastik, pelaporan kinerja kementerian secara berkala, serta pertemuan rutin bulanan bagi anggota klub olahraga.
Pada aspek kedisiplinan dan prestasi, laporan menunjukkan penurunan pelanggaran tingkat menengah dari 257 menjadi 179 kasus. Sementara itu, pelanggaran berat tercatat nihil selama dua periode berturut-turut. Di bidang prestasi, kabinet membukukan 43 capaian dengan peningkatan medali emas dari 9 menjadi 23 medali atau naik 155,6 persen. Medali perak tetap sebanyak 17 medali, sedangkan medali perunggu berjumlah 3 medali. Bidang teknologi menjadi salah satu penyumbang capaian terbanyak dengan 18 catatan prestasi. Dari sisi ekonomi, Koperasi dan Perdagangan mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,40% .
Sejumlah program inovatif juga menjadi bagian dari capaian kabinet, di antaranya pembelajaran tajwid dan tahsin pekanan bersama Syaikh Muhammad Basyir Fadl Aboelsayyid, Lc., utusan Al-Azhar. Di bidang literasi, Gerakan Santri Menulis menghasilkan buku Santri Berbicara. Kabinet juga mengembangkan situs Al-Misbah Education, perpustakaan digital dengan koleksi 53.407 buku elektronik, serta aplikasi E-Voting untuk pemilihan Presiden OPPM dan Panglima Mabes KGP. Meski demikian, laporan turut mengidentifikasi sejumlah evaluasi, seperti belum optimalnya pelaksanaan sebagian gagasan kementerian, keterbatasan fasilitas, lemahnya pertanggungjawaban inventaris, serta belum meratanya komitmen dan pemahaman tugas di kalangan pengurus.
Sebagai bahan perbaikan kepengurusan berikutnya, Presiden OPPM menyampaikan beberapa rekomendasi, antara lain pembentukan Badan Usaha Milik Organisasi (BUMO) untuk memusatkan pengelolaan kegiatan jual beli, pemisahan Kementerian Zakat dan Wakaf menjadi dua kementerian, serta penyusunan buku panduan induk OPPM yang dilengkapi standar operasional prosedur (SOP). Berbagai rekomendasi tersebut menjadi catatan penting agar tata kelola organisasi semakin tertib, terukur, dan berkelanjutan. Laporan ini sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban kabinet atas amanah yang telah dijalankan selama satu periode kepengurusan.
